Komisi II DPR Sepakati Anggaran KPANRB & BKN 2025, Ini Rinciannya!

Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah kementerian atau lembaga mengalami perubahan efisiensi anggaran seusai digelarnya rekonstruksi efisiensi anggaran di Kementerian Sekretaris Negara pada 11 Februari 2025. Rapat rekonstruksi efisiensi anggaran itu dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan untuk kementerian di bawahnya tidak mengalami perubahan efisiensi anggaran seusai digelarnya rapat rekonstruksi. Adapun efisiensi anggaran senilai Rp 184,9 miliar dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp 392,98 miliar.

“Efisiensi ini tidak termasuk pagu belanja pegawai sebesar Rp 133,03 miliar. Sehingga anggaran PANRB setelah rekonstruksi sebesar Rp 75,05 miliar,” kata Rini saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (12/2/2025).

Rini menjelaskan, dalam melakukan rekonstruksi, efisiensi sebesar Rp 184,9 miliar dilakukan dengan dua program utama yaitu dengan program dukungan manajemen dari Rp 251,08 miliar menjadi Rp 179,37 miliar atau terjadi efisiensi anggaran sebanyak Rp 71,71 miliar.

“Selanjutnya juga program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN itu dari pagu Rp 141,89 miliar menjadi Rp 28,7 miliar atau efisiensi sebesar Rp 113,18 miliar,” ucap Rini.

Untuk memastikan efektivitas program Kementerian PANRB kata Rini akan melakukan beberapa strategi terutama untuk penerapan share program maupun share outcome dari lingkungan Kementerian PANRB.

Adapun untuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami perubahan anggaran efisiensi setelah dilaksanakannya rekonstruksi anggaran di Kementerian Sekretaris Negara kementerian sepanjang hari kemarin.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, daripada awal BKN senilai Rp 798 miliar telah terkena efisiensi 35% sehingga pagu anggaran belanjanya tersisa Rp 513,04 miliar. Namun, setelah adanya rekonstruksi efisiensi anggaran, besaran pemangkasan hanya menjadi Rp 90 miliar sehingga sisa pagu belanja anggaran yang bisa digunakan menjadi Rp 603,24 miliar.

“Dari keseluruhan anggaran yang dilakukan efisiensi dapat kita jelaskan bahwa kita melakukan optimalisasi di SBSN, perjalanan dinas, jasa konsultan sebagaimana tampak di dalam layar dengan total Rp 195,1 miliar dilakukan efisiensi, dan kita siap melakukan secara optimal agar kinerja tetap tinggi,” tuturnya.

Berikut ini daftar belanja yang diefisiensikan di BKN:

1. Surat berharga syariah negara (UPT Jambi dan UPT Pangkal Pinang Rp 73,37 miliar

2. SPPD (perjalanan dinas) di kantor pusat dan di seluruh kantor regional maupun UPT Rp 49,60 miliar

3. Jasa konsultan tenaga ahli IT Rp 1,48 miliar

4. Honorarium Rp 3,75 miliar

5. Daya (listrik, air, dan telepon) Rp 6,98 miliar

6. BBM Rp 1,53 miliar

7. Kegiatan rapat koordinasi Rp 9,24 miliar

8. Paket meeting Rp 5,34 miliar

9. Pemeliharaan Rp 15,03 miliar

10. Belanja modal selain SBSN Rp 28,74 miliar.

(arj/mij)

Next Article


Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024