Luhut Pede GovTech Bisa Bantu RI Dulang Setoran Negara Rp1.600 T

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Panjaitan menegaskan penguatan GovTech (Government Technology) atau INA Digital dapat memperkuat penerimaan negara hingga 6,4% dari PDB atau setara dengan Rp 1.600 triliun. Hal ini disampaikan oleh Luhut dalam konferensi pers DEN, di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

GovTech adalah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.

Keberadaan GovTech atau INA Digital ini dapat membuat pemerintahan menjadi lebih efisien karena semua data instansi pemerintah dan penduduk RI tersinkronisasi di dalam satu platform data, serta bisa diakses dan dipantau secara realtime.

“Kalau kita bisa program ini bisa dapat 6,4% dari GDP atau setara Rp 1.600 triliun angka ini kita breakdown dan saya liat kalau dilakukan denga baik dan sepakat jangan kelahi jangan kritik biar jalan dulu beri kritik membangun karena banyak masalah yang harus diselesaikan,” kata Luhut.

Luhut pun yakin dengan langkah digitalisasi pemerintah karena pengalaman sebelumnya dalam penanganan Covid-19 dan Simbara untuk nikel dan kelapa sawit.

Menurut Luhut, program penguatan GovTech masuk ke dalam 53 quick win dari Presiden Prabowo. Dia memastikan program quick win ini, termasuk GovTech, ini bukan sekedar wacana. Ini akan dimulai dengan cepat.

GovTech sudah diluncurkan pada era Presiden Joko Widodo. Peluncuran dilakukan pada 27 Mei 2025. Saat diresmikan, INA Digital adalah bagian dari Peruri. Platform INA Digital akan menyatukan seluruh aplikasi pemerintah, pemerintah daerah dan data-data kependudukan.

Amanat Pemerintah kepada Peruri sebagai GovTech Indonesia yang tertuang pada Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

(haa/haa)

Next Article


Diketuai Luhut, Prabowo Hidupkan Kembali Dewan Ekonomi Nasional