DJP

34 Masalah Coretax DJP yang Bikin Konsultan Pajak Se-Indonesia Pusing

oleh
Simak! Cara Pelaporan SPT Pajak Sebelum dan Setelah Ada Coretax

Environmentallca.my.id- Jakarta, CNBC Indonesia – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menerima laporan dari sejumlah wajib pajak dan konsultan pajak tentang kendala saat menggunakan sistem inti administrasi pajak atau Coretax. Coretax telah diimplementasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ke publik sejak 1 Januari 2025. Ketua Departemen Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta mengatakan … Baca Selengkapnya

DJP Beri Kabar Terbaru Soal Coretax: Masalah Login-SPT Sudah Beres

oleh
DJP Beri Kabar Terbaru Soal Coretax: Masalah Login-SPT Sudah Beres

Environmentallca.my.id- Jakarta, CNBC Indonesia-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kabar terbaru dari implementasi sistem baru pajak bernama Coretax. Beberapa hal yang sebelumnya menjadi persoalan, kini sudah teratasi. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP menjelaskan perbaikan yang sudah dilakukan pada komponen pendaftaran. Antara lain gagal login, pendaftaran NPWP, pendaftaran NPWP warga … Baca Selengkapnya

Jelang PPN 12% Berlaku, DJP Belum Rilis Daftar Barang Mewah Kena Pajak

oleh
Jelang PPN 12% Berlaku, DJP Belum Rilis Daftar Barang Mewah Kena Pajak

Environmentallca.my.id- Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mewacanakan mengeluarkan sejumlah barang kebutuhan pokok hingga jasa kesehatan dan pendidikan yang tergolong premium dari daftar barang dan jasa yang dibebaskan dari pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan premium itu rencananya akan tetap dikenakan tarif PPN 12% per 1 Januari 2025, sesuai … Baca Selengkapnya

Setoran Pajak Kurang Rp 300 T, DJP Keluarkan Strategi Ini

oleh
Setoran Pajak Kurang Rp 300 T, DJP Keluarkan Strategi Ini

Environmentallca.my.id- Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memperketat pengawasan penerimaan pajak untuk mengejar pencapaian target pajak. Hal ini sesuai amanat undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Per 30 November penerimaan pajak baru terkumpul senilai Rp 1.688,9 triliun. Jumlah ini masih kurang sekitar Rp 300 triliun dari target penerimaan … Baca Selengkapnya