Skema

Luhut Bocorkan Skema Baru BLT, Bakal Gunakan Sistem Govtech

oleh
Luhut Bocorkan Skema Baru BLT, Bakal Gunakan Sistem Govtech

Environmentallca.my.id- Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan skema baru penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang tengah digodok menggunakan sistem Government Technology atau Govtech. Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 10/01/2025) berikut ini. Artikel ini merupakan Rangkuman Ulang Dari Berita : https://www.cnbcindonesia.com/news/20250110091636-8-602164/video-luhut-bocorkan-skema-baru-blt-bakal-gunakan-sistem-govtech

Siap-Siap, Skema Baru Pengguna Subsidi BBM Akan Diumumkan

oleh
Siap-Siap, Skema Baru Pengguna Subsidi BBM Akan Diumumkan

Environmentallca.my.id- Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah akan mengumumkan skema baru penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat. Saat ini, evaluasi mengenai skema baru itu sudah mencapai 98%. Bahlil menyebutkan pihaknya sudah melakukan perubahan data hingga 3 kali yang nantinya disatukan oleh Badan Pusat … Baca Selengkapnya

Skema Baru Pengguna BBM Subsidi Diputuskan 2025, Ini Kriterianya

oleh
Skema Baru Pengguna BBM Subsidi Diputuskan 2025, Ini Kriterianya

Environmentallca.my.id- Jakarta, CNBC Indonesia – Pemertintah dipastikan akan mengumumkan skema baru pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi di tahun 2025 mendatang. Skema itu baik pengetatan pengguna maupun pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat sasaran. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan saat ini progres dari skema baru itu sudah mencapai 99%. “(Skema subsidi BBM) sekarang sudah hampir selesai … Baca Selengkapnya

Skema Baru BBM Subsidi Hingga Vietnam Turunkan PPN

oleh
Skema Baru BBM Subsidi Hingga Vietnam Turunkan PPN

Environmentallca.my.id- Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi energi baik BBM dan listrik, pada awal 2025 mendatang. Sementara itu, pemerintah vietnam memutuskan untuk memperpanjang pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% ke 8% hingga Juni tahun depan. Hal ini resmi berlaku setelah majelis nasional menyetujui perpanjangan pengurangan tersebut. Selengkapnya dalam program … Baca Selengkapnya